Polemik Harga Air PDAM, Bupati Malang Rendra Kresna: Kami Minta Kontribusi Sewajarnya, Nggak Usah Menang-menangan

Bupati Malang Dr H Rendra Kresna kembali menyinggung kontribusi PDAM Kota Malang dalam acara peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat PDAM Kabupaten Malang, Rabu (09/08). (Nana)
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna kembali menyinggung kontribusi PDAM Kota Malang dalam acara peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat PDAM Kabupaten Malang, Rabu (09/08). (Nana)

MADURATIMES, MALANGBupati Malang Dr H Rendra Kresna kembali menyampaikan permasalahan mengenai mandeknya komunikasi antara Pemerintahan Kabupaten Malang dengan PDAM Kota Malang terkait perjanjian pengelolaan air sumber Wendit, Pakis. Dia menilai perlu ada pembicaraan lanjutan untuk mencari titik temu.

Rendra juga menyinggung bahwa kompensasi yang dibayarkan PDAM Kota Malang selama ini sangatlah kecil dan tidak berimbang dengan anggaran pengelolaan sumber mata air yang dipakai dan dijual kepada masyarakat kota. "Hal ini tentunya perlu adanya komunikasi ulang dari ke dua belah pihak. Jangan sampai terjebak kepada menang-menangan," tandasnya dalam sambutan dan peletakan batu pertama pembangunan kantor pusat PDAM Kabupaten Malang, Rabu (09/08).

Masalah kontribusi PDAM Kota Malang dengan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang dipicu adanya kerja sama yang tidak seimbang dalam persentase keuntungan. Pemkab Malang hanya kebagian Rp 80 per meter kubik dari PDAM Kota Malang selama ini. Padahal, air yang dipakai oleh PDAM Kota Malang dijual kepada pelanggan dengan kisaran Rp 3.000 sampai Rp 3.500 per meter kubiknya.

Bupati Malang Rendra Kresna pada saat akan meletakkan batu pertama pembangunan kantor pusat PDAM Kabupaten Malang, Rabu (09/08) (Nana)

Nominal Rp 80 per meter kubik inilah  yang membuat berbagai kalangan di Kabupaten Malang meminta adanya perubahan harga kepada PDAM Kota Malang. Bahkan pihak DPRD Kabupaten Malang sudah memberikan sinyal keras agar tidak usah diperpanjang kerja samanya dan aliran air yang berasal dari sumber Wendit ditutup.

"Kami hanya meminta harga yang wajar dan layak. Bukan untuk kami hasilnya, tapi untuk masyarakat yang memiliki sumber air tersebut," tandas Rendra yang juga mengatakan sumber mata air wajib dijaga dan dirawat secara berkala untuk mengantisipasi semakin susut dan berkurangnya debit air.

"Dan ini telah mulai banyak terjadi karena sumber mata air tidak terjaga dan dieksploitasi secara terus-menerus tanpa adanya perawatan," imbuh ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur ini.

Pemkab Malang secara resmi juga telah mengirim dua kali surat resmi kepada PDAM Kota Malang dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, tapi belum menghasilkan kesepakatan apa pun.

Rendra berharap banyak, jangan sampai Pemkab Malang terpaksa mengambil tindakan terakhir karena komunikasi tidak berjalan dan pihak PDAM Kota Malang bersikukuh dengan harga lama yang diberikan selama ini.

Tindakan terakhir yang ditegaskan oleh Rendra adalah pengambilalihan pengelolaan air dari PDAM Kota Malang ke PDAM Kabupaten Malang. "Kalau opsi ini yang dipakai, maka kota wajib bayar sesuai harga pasar kepada Pemkab Malang," ucap bupati yang konsen dengan permasalahan lingkungan hidup dan diganjar berbagai prestasi nasional seperti Nirwasita Tantra, Adipura, Proiklim Desa tahun ini tersebut.

Bahkan, apabila PDAM Kota Malang merasa telah menanamkan investasi dalam pengelolaan air bersih yang sumbernya dari wilayah Kabupaten Malang dan meminta untuk dikembalikan nilai investasinya, Rendra secara tegas akan mengembalikannya. "Tinggal dihitung saja berapa, nanti kami bayar. Tapi, bukan ini yang kami inginkan," ujarnya.

Rendra tetap percaya dengan kekuatan komunikasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut dia, segala hal yang melibatkan dua belah pihak, serumit apa pun, bisa diselesaikan dengan pikiran terbuka dan hati dingin. Apalagi permasalahan ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak terhadap air yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sikap bupati Malang tersebut diharapkan bisa membuka komunikasi yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas, seperti yang disampaikan Syamsul Hadi, direktur utama PDAM Kabupaten Malang. "Itu harapan Pak Bupati dan kami sepakati untuk tindak lanjutnya. Kami hanya minta kontribusi yang layak dan wajar untuk kelestarian sumber mata air yang dipakai," ucapnya.

Rendra juga siap apabila permasalahan tersebut perlu diselesaikan dan difasilitasi di tingkat kepala daerah masing-masing. "Saya siap untuk itu. Ini demi kebaikan bersama. Sekali lagi, prinsipnya tidak menang-menangan dan kuat-kuatan," pungkasnya. (*)

Pewarta : Dede Nana
Editor : Lazuardi Firdaus
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Malang TIMES
-->
  • Indahnya Kabupaten Malang, Bian D'Bagindas Tuangkan dalam Lagu Madep Manteb 2

    Potensi pariwisata Kabupaten Malang yang tidak henti-hentinya digencarkan Bupati Dr H Rendra Kresna lewat program Madep Manteb Manetep (M3) mendapat apresiasi dari kalangan artis. Mantan vokalis band D'Bagindas, yakni Bian Gindas, menuangkan keindahan Kab

  • Libatkan KPK, Khofifah Ingin Ciptakan Wilayah Bebas Korupsi di Jatim

    Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa tidak ingin ada kasus korupsi dalam menata pemerintahannya nanti. Karena itu, Khofifah akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

  • Pencetus Hari Santri Mundur dari PDI-Perjuangan, Pindah ke Demokrat

    Manuver politik jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dilakukan pencetus Hari Santri Nasional KH Thoriq bin Ziyad. Dia yang awalnya maju lewat PDI-Perjuangan kini pindah dan berlabuh di Partai Demokrat.

  • Versi DPMD 7 Desa, Bukan 10 Desa Terindikasi 'Korupsi' DD Dan ADD

    Jika sebelumnya unit tipikor Polres Tulungagung menyatakan setidaknya ada 10 desa yang terindikasi dugaan korupsi dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), berbeda dengan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung.

  • Polres Situbondo Amankan Kosmetik Palsu, Jamu illegal dan Rokok Tanpa Cukai

    Berawal dari informasi masyarakat yang diterima Patko 803 Satsabhara Polres Situbondo, berhasil mengungkap peredaran kosmetik palsu, jamu illegal dan rokok tanpa cukai.

  • Di Tangan Pria Ini Limbah Kayu Jati Menjadi Bernilai Ekonomi Tinggi

    Berawal dari iseng, laki-laki paruh baya warga Perumahan Villa Bukit Mentari Kelurahan pojok Kota Kediri membuat kerajinan tangan lampion dari dari kayu jati bekas (limbah kayu jati) yang tak terpakai, Agus Irianto (54) mampu menghasilkan karya seni keraj

  • Heboh Wanita 'Salat' di Tengah Perempatan Gragalan, Ini Videonya..

    Kehebohan kembali terjadi, kali ini di perempatan Gragalan Sumbergempol Tulungagung. Seorang ibu paruh baya tiba-tiba memakai mukena dan menghadap ke barat lalu menjalankan gerakan salat. Kontan saja, pemakai jalan langsung mengambil gambar dari berbagai

  • Seluruh CJH Kota Blitar Lolos Istitha'ah Kesehatan

    Pemerintah Indonesia menerapkan Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang istitha'ah (mampu) yang mewajibkan calon jamaah mampu melaksanakan seluruh ritual haji. Dalam hal ini, pemeriksaan kesehatan calon jamaah telah dirampungkan oleh Dinas Kesehatan Kota B

  • Analisis Gempa di Tenggara Malang, Pakar UB Ungkap Fakta Ini

    Masyarakat Malang Raya dikejutkan dengan gempa berkekuatan 5,8 skala Richter (SR) pada Kamis (19/7/2018) kemarin. Gempa terjadi sekitar pukul 19.23 WIB di titik 9,69 Lintang Selatan dan 112,80 Bujur Timur atau 161 kilometer tenggara Kabupaten Malang. Ber

  • Diduga Korsleting Listrik, Dua Rumah Terbakar

    Diduga korsleting listrik. dua rumah warga di Dusun Krajan RT 001 RW 003, Desa Klampokan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, ludes terbakar (20/7/2018). Beruntung kebakaran tersebut tak menimbulkan korban jiwa. Hanya kerugian materil berkisar 65 juta

  • Suruh Anak Jualan Kue sampai Dini Hari, Dua Orang Tua Asal Madura Ini Dikecam Netizen

    Baru ini beredar sebuah video viral tentang anak yang masih kecil namun disuruh kerja keras oleh orang tuanya di media sosial. Anak tersebut diperkirakan masih duduk di bangku SD. Meski demikian, dia terlihat sudah sangat dieksploitasi oleh orang tuanya.

  • Makin Banyak Kos Resmi di Kota Blitar

    Pengurusan perizinan tempat kos di Kota Blitar meningkat setiap tahun. Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan PTSP Kota Blitar Suharyono mengungkapkan, terhitung sejak 2015 sampai 2017, ada sekitar 50 tempat kos mengurus izin resmi.

Redaksi: redaksi[at]maduratimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]maduratimes.com | marketing[at]maduratimes.com
Top