NU Ditulis Organisasi Radikal pada Buku Panduan SD, Ketua LP Ma'arif : Buku Tersebut Wajib Ditarik, Revisi dan Klarifikasi

Buku panduan SD yang mencantumkan NU sebagai organisaai radikal (Nana)
Buku panduan SD yang mencantumkan NU sebagai organisaai radikal (Nana)

MADURATIMES, MALANG – Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Malang bereaksi keras atas beredarnya buku panduan Sekolah Dasar (SD) yang disinyalir telah tersebar di seluruh daerah Indonesia. 

Reaksi keras tersebut terkait isi buku panduan SD di halaman 45 dengan sub tema Peristiwa Kebangsaan Masa Penjajahan. Dimana dalam sub tema tersebut menuliskan bahwa NU merupakan organisasi radikal. Bersanding dengan Perhimpunan Indonesia(PI), Partai Komunis Indonesia  (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Pengelompokan inilah yang membuat Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang memberikan tanggapan keras terhadap penulis buku panduan SD tersebut.

Dirinya secara tegas meminta agar Kepala Kurikulum Nasional secepatnya menarik buku tersebut. 

"Tarik bukunya dan revisi pengelompakan organisasi radikal tersebut biar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Selain tentunya klarifikasi kepada publik atas beredarnya tulisan tersebut," kata Hasan Abadi Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Malang, Rabu (06/02/2019) kepada MalangTIMES.

Penulisan dan pengelompokan NU sebagai organisasi radikal dalam buku yang dikonsumsi  anak SD maupun madrasah, lanjut Hasan menunjukkan lemahnya kompetensi penulis buku  dalam memahami sejarah, dan serampangnya penyusun dalam menulis buku.

“Biasanya yang digunakan istilah non-cooperation (tidak bekerjasama) saja. Karena sejak awal NU didirikan tidak mau bekerjasama dengan Belanda. Apalagi pada awal berdirinya NU merupakan ormas keagamaan bukan partai politik," ujarnya.

Rektor Unira Kepanjen ini pun menambahkan, bahwa penulisan NU sebagai kelompok radikal sepertinya ada unsur disengaja. "Ini menunjukkan penulisnya tidak menguasai sejarah," tegasnya.

Dirinya menyayangkan bahwa buku panduan SD tersebut bisa beredar atau lolos dari kajian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Padahal, menurutnya hal tersebut sangat sensitif, terutama di tahun politik seperti saat ini.

Hasan pun mengatakan, seharusnya penulis buku tersebut bisa memilah materi tulisan yang sesuai dengan ranahnya. 

"Tulisan yang berkaitan dengan politik harus memiliki kelompok sendiri, begitu pula ormas keagamaan. Jangan dicampur aduk," ujarnya yang berharap Kepala Kurikulum Nasional bisa segera menarik, merevisi sesuai sejarah yang benar dan memberikan klarifikasi terhadap masyarakat.

"Kita tidak ingin gaduh dan memanaskan persoalan tersebut. Maka kita minta untuk menarik, merevisi isi tulisan dalam buku itu," imbuhnya.

Persoalan buku panduan yang beredar di berbagai sekolahan yang menuai reaksi keras masyarakat, tidak terjadi satu kali ini saja. Tapi telah terjadi berulang kali sehingga buku panduan SD yang menuliskan NU sebagai organisasi radikal bersanding dengan PKI, PNI dan PI pun beredar luas.

Hasan memberikan kritik atas persoalan tersebut. Dimana pihaknya menyampaikan bahwa, Kemendikbud RI perlu membuat aturan main setiap buku yang akan disebarkan. Baik cetak maupun online khususnya buku konsumsi sekolah/madrasah agar dibedah terlebih dahulu.

"Libatkan seluruh stakeholders pendidikan. Sehingga peristiwa-peristiwa seperti tidak terulang kembali," pungkasnya. 

 

Pewarta : Dede Nana
Editor : Heryanto
Publisher : Raafi Prapandha
Sumber : Malang TIMES
Redaksi: redaksi[at]maduratimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]maduratimes.com | marketing[at]maduratimes.com
Top