M. Fikser
M. Fikser

Hingga saat ini Pemprov Jatim belum memberikan respons terkait rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang hendak dilakukan oleh Pemkot Surabaya.

Sebelumnya, pemkot memiliki rencana bakal melakukan penyekatan di 19 titik perbatasan wilayah kota. Yakni, dengan tidak sembarangan memperbolehkan masuk kendaraan dari luar atau yang bukan memiliki plat L. 

Namun ternyata, Pemkot Surabaya sudah melakukan penarikan petugas yang sebelumnya ditempatkan di 19 titik akses pintu masuk Surabaya tersebut. 

Pemkot beralasan, langkah ini dilakukan bertujuan untuk evaluasi posko sterilisasi yang sebelumnya melakukan aktivitas penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan suhu tubuh. 

Koordinator Protokol Komunikasi, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, M. Fikser mengatakan, penarikan petugas yang sebelumnya ditempatkan di posko sterilisasi pada 19 titik akses pintu masuk Surabaya ini dalam rangka dilakukan evaluasi. 

"Aktivitas yang sebelumnya dilakukan itu adalah melakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan atau pengendara dan pemeriksaan suhu tubuh," kata Fikser, Rabu (08/04/2020). 

Fikser menjelaskan, upaya yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan menempatkan petugas di 19 titik akses pintu masuk Kota Pahlawan itu, rupanya dianggap belum ada koordinasi dan menimbulkan kesalahan persepsi. Karenanya, pihaknya kemudian melakukan evaluasi. 

Menurutnya, jika Pemkot Surabaya menerapkan PSBB, tentunya akses pintu masuk ke Surabaya akan lebih ketat. Selain itu, jika PSBB diterapkan, pastinya pengalihan arus lalu lintas juga dilakukan. 

Maka dari itu, pria kelahiran Serui - Papua ini mengungkapkan, sejak Senin (06/04/2020), Pemkot Surabaya telah melakukan penarikan petugas pemantau di lapangan. Bahkan, tenda-tenda juga sudah dibongkar untuk dilakukan evaluasi ke depan. 

"Kita lakukan evaluasi untuk pengendara dan penumpang apakah ke depannya dilakukan penyemprotan atau tidak. Atau jika dilakukan penyemprotan, di bagian mana yang disemprot itu," ungkap Fikser. 

Sebelumnya, Fikser juga memastikan terkait penerapan PSBB akan berkoordinasi. Tak hanya dengan pemerintah pusat atau Kementrian Kesehatan, tapi juga terlebih dahulu dengan Pemprov Jatim.